Oleh : Grattiana Timur

Teknologi Informasi bisa dimanfaatkan untuk melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan pemilu. Tujuannya meningkatkan partisipasi warga dalam memantau penyelenggaraan pemilu. Gagasan ini memicu Aliansi Jurnalis Independen dan iLab mengembangkan “MataMassa”, sebuah aplikasi yang dapat diunduh di telepon selular berbasis iOS, Android maupun Blackberry.

Ahmad Suwandi dari iLab mengungkapkan, MataMassa adalah aplikasi yang ditujukan untuk memantau pemilihan legislatif dan presiden. “Matamassa memverifikasi dan memvalidasi setiap laporan pemantauan terhadap kecurangan pemilu, mempublikasikannya ke situs MataMassa, lalu secara sistematis masuk dalam notifikasi Bawaslu,” ungkapnya dalam diskusi bertajuk “Inisiatif Pemantauan Pemilu oleh Warga” dalam rangkaian acara Jagongan Media Rakyat, Jumat (24/10), di Jogja National Museum, Yogyakarta.

Aplikasi ini diciptakan untuk menjawab permasalahan validasi dan verifikasi yang sering terjadi dalam upaya pemantauan pemilu, terlebih di media sosial. “Ada banyak laporan di media sosial, tetapi tak mampu diverifikasi, karena pelaporan kecurangan berasal dari pihak ketiga,” ungkap Ahmad.
Inaya, Ketua Pusat Kajian Komunikasi UI mengatakan bahwa TIK (dalam hal ini MataMassa –red) berfungsi sebagai mediator untuk menyampaikan pelanggaran dalam Pemilu dan membagikannya di tiap wilayah berbeda agar mampu diantisipasi.

MataMassa banyak memotret kecurangan dalam pemilu. Salah satunya keterlibatan petugas pemilu untuk menemani para pemilih difabel ketika mereka melakukan proses pemungutan suara. “Seharusnya difabel ditemani oleh anggota keluarga, bukan petugas pemilu,” tegas Ahmad.
Ahmad menegaskan bahwa penggunaan aplikasi ini cukup efektif untuk meningkatkan pemantauan kecurangan pemilu. TIK yang bertujuan untuk pemantauan harus diciptakan oleh lembaga yang kredibel, ada sistem pelindungan pelapor dan teknologinya mudah.

Rey, perwakilan dari Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI) menyepakati hal tersebut. Menurutnya Mata Massa dapat menjadi alat untuk menjawab pertanyaan “kemana saya harus melapor ketika mendapati kecurangan dalam pemilu”. Tetapi yang masih menjadi ganjalan adalah kemudahan dalam menggunakan sistem ini, terutama bagi pemilih yang tinggal di pedesaan.

Follow

Apakah kita termasuk dalam 21,84% masyarakat Indonesia yang memiliki pengetahuan keuangan yang baik? Ilmu keuangan bukan hanya milik para pebisnis, eksekutif, dan mahasiswa ekonomi. Kita semua perlu dan harus memahami dasar-dasar ilmu ini. Lalu, sejauh mana pemahaman kita tentang pengelolaan keuangan?

Tingkat literasi keuangan Indonesia menempati urutan 27 dari 28 negara. Kita masih tertinggal dari negara-negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia, dan Filipina. Selain itu, hanya 10,5% anak-anak usia 5-17 tahun yang membahas isu pengelolaan keuangan.

Youth Finance Indonesia adalah sebuah social-profit organization yang memberikan pendidikan literasi finansial untuk anak-anak muda Indonesia melalui berbagai inovasi program yang dinamis, elegan dan menyenangkan. Melalui media cerita pembelajaran yang inspiratif, seperti menggunakan tokoh pewayangan Jawa, pelatihan, konferensi dan kampanye media sosial seperti website, twitter, dan youtube, kami memiliki slogan “Saatnya Yang Muda Cerdas Finansial!” untuk bersama memajukan literasi finansial pemuda Indonesia.

Keberhasilan pendidikan literasi finansial melalui pendekatan serupa terjadi di Kanada. Tahun 2011, Junior Achievement Program of Canada mengedukasi 226.000 pemuda Kanada tentang pentingnya literasi finansial. Mereka dipertemukan dengan 13.500 mentor keuangan. 75% peserta mengapresiasi dan merasakan pengaruh yang besar dalam kemampuan keuangan mereka.
Youth Finance Indonesia mengundang teman-teman untuk ikut serta dalam diskusi dengan tema “Menghapus Potret Buram Literasi Keuangan Indonesia dengan Edukasi” pada Jagongan Media Rakyat 2014. Diskusi ini akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal: Sabtu, 25 Oktober 2014
Waktu: Pukul 12.30-14.30 WIB
Tempat: Ruang Ponsel, Jogja National Museum

Pendaftaran melalui SMS dengan format Nama_Institusi ke 085725284775 (Hana).

“Financial literacy isn’t just a matter of knowing what you have and knowing your option. It’s matter of planning for life’s milestones.”

t: @YouthFinanceID
w: youthfinanceindonesia.org
e: youthfinanceindonesia@gmail.com

Follow

Terkait dengan perkembangan terakhir menyangkut salah satu mata agenda Jagongan Media Rakyat (JMR) 2014, panitia JMR 2014 perlu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Kronologi :

1. Pada Rabu (22/10) pagi, panitia JMR 2014 diminta berkoordinasi dengan pihak Polresta Yogyakarta terkait dengan beredarnya broadcast/ pesan berantai tentang penolakan kelompok tertentu terhadap agenda diskusi bertema “Melek Media: Menanggulangi Konten Negatif Fundamentalisme Agama di Dunia Maya” yang diadakan Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKiS) dan rencananya digelar pada Jumat, 24 Oktober 2014 pukul 09.00-12.00 di Pendopo Ajiyasa Jogja National Museum.
2. Kasat Intelkam Polresta Yogyakarta Komisaris Polisi Sigit Hariyadi meminta penjelasan terkait diskusi tersebut kepada panitia, dan setelah mendapat penjelasan rinci dari serta jaminan bahwa seluruh materi acara JMR 2014 telah dipastikan tidak ada yang memuat unsur pelanggaran HAM maupun mendiskreditkan pihak manapun, maka pihak kepolisian menyatakan siap mengamankan agenda JMR 2014 .
3. Rabu malam (22/10) panitia berdiskusi dengan LKiS. Dari diskusi tersebut didapat rekonfirmasi bahwa materi pelatihan yang direncanakan murni bersifat kajiat akademik dan tidak memuat materi pelecehan terhadap unsur apapun dan pihak manapun.
4. Pada Kamis (23/10) pagi, pihak Polsek Wirobrajan kembali meminta koordinasi dengan panitia dan kemudian bertemu lagi dengan Kasat Intelkam Polresta Yogyakarta. Intinya pihak kepolisian menyatakan menolak atau tidak mengijinkan pelaksanaan diskusi oleh LKiS.
5. Panitia kemudian berkomunikasi dengan pihak LKis yang menyatakan bersedia membatalkan agenda tersebut dengan syarat ada surat resmi dari kepolisian.
6. Pihak kepolisian bersedia mengeluarkan surat tersebut (terlampir).
7. Berdasarkan surat tersebut, agenda diskusi bertema tersebut di atas pun tidak dilaksanakan. Namun ruang dan waktu diskusi tetap menjadi hak LKiS untuk memberi kesempatan menjelaskan pada publik perihal pembatalan tersebut.

Selain itu, panitia JMR 2014 juga perlu menjelaskan tentang acara JMR :

1.  Jagongan Media Rakyat (JMR) adalah kegiatan dua tahunan, merupakan ruang bertemu bagi banyak lembaga dan komunitas yang memiliki perhatian pada akses informasi untuk rakyat, termasuk media komunitas.
2. Kegiatan JMR difokuskan pada tema kebebasan berekspresi, advokasi kebijakan, pengurangan risiko bencana, dan literasi media.
3. Kegiatan ini diselenggarakan dengan semangat antidiskriminasi, dan ramah lingkungan.
4. JMR 2014 kali ini diisi dengan 55 jenis lokakarya dan diskusi dengan beragam tema, pameran produk komunitas/lembaga, pameran kuliner, pemutaran film dan pertunjukkan seni.
5. Agenda-agenda yang ada di JMR diselenggarakan oleh komunitas/lembaga pengusul. Panitia memfasilitasi dengan menyediakan ruang dan menginformasikan agenda tersebut kepada masyarakat terutama para praktisi dan pemerhati media.
6. Dari seluruh agenda yang diusulkan lembaga/komunitas, Panitia JMR tidak melihat adanya agenda yang berpotensi merugikan/mendiskreditkan pihak lain.
7. Kegiatan JMR bertujuan untuk menghasilkan rumusan komunitas untuk diusulkan kepada para pihak terkait, baik komunitas, praktisi dan pemerhati media, maupun pemerintah.
8. Kegiatan ini juga melibatkan lembaga negara, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Bappenas, dan Kementerian Kominfo, serta DPR RI.

Demikian penjelasan panitia JMR 2014 terkait agenda diskusi LKIS dalam rangkaian acara JMR 2014. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 24 Oktober 2014

Muhamad Amrun
Ketua Panitia Penyelenggara Jagongan Media Rakyat 2014

Follow

Oleh : Grattiana Timur

Fenomena penggunaan media publik untuk kampanye politik sangat massif dilakukan dalam Pemilu Legislatif dan Pilpres 2014 ini. Penyebab fenomena itu adalah afiliasi partai politik dengan pemilik media frekuensi publik.

Fakta menarik itu disampaikan oleh CIPG dan Remotivi dalam seminar dan diskusi yang bertajuk “Politisasi Media” Jumat (24/10) dalam rangkaian acara Jagongan Media Rakyat (JMR) 2014.

Muhammad Heychael, Koordinator Divisi Penelitian Remotivi mengatakan, pada pemilu sebelumnya belum pernah ada pemilik media yang menjadi calon presiden dari suatu partai politik tertentu.

Menurut dia, salah satu fakta yang mendasari fenomena tersebut adalah hasil penelitian tentang pemilu sebelumnya, yang menyatakan bahwa pemenang pemilu adalah mereka yang paling banyak muncul di televisi. Berdasarkan data yang dikumpulkan Remotivi terkait fenomena keterkaitan media dan politik, ada kecenderungan perubahan pemberitaan terhadap capres tertentu ketika terjadi perubahan koalisi. “Di TV One sebelumnya sama sekali tidak ada pemberitaan positif tentang Prabowo. Tetapi setelah Bakrie berkoalisi dengan Gerindra, pemberitaan meningkat menjadi 52 persen,” tutur Heychael.

Ria, salah satu peneliti Centre for Innovation Policy & Governance (CIPG) mengungkapkan bahwa kampanye politik di media televisi dilakukan di tiga lini, yaitu pemberitaan, iklan politik dan program non berita. Menjelang pemilu, semua lini tersebut dimanfaatkan untuk melakukan kampanye politik. “Mereka memanfaatkan celah dari undang-undang,” ujar Ria.

Hal ini jelas merugikan publik sebagai pihak pemilik frekuensi. Apa yang disajikan media tidak berorientasi untuk kepentingan publik melainkan kepentingan partainya. Isu publik pun diabaikan karena substansi berita lebih banyak untuk kepentingan kampanye. “TV dalam hal ini gagal menghadirkan pemberitaan yang berperspektif publik,” ungkap Heychael.

Follow

Oleh : Eva Natalia

Meski sampai saat ini belum ada ketentuan hukum yang menaungi jurnalisme warga, aktivitas jurnalisme warga tidak lantas menjadi “haram” selama etika jurnalistik diperhatikan.

Hal itu dipaparkan pengurus Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Bambang Muryanto saat berbicara dalam diskusi “Jurnalis Warga di Mata Hukum“ yang diselenggarakan dalam acara Jagongan Media Rakyat, Jumat (24/10) di Jogja National Museum, Yogyakarta. “Citizen journalism dalam menyebarkan informasi yang benar perlu melakukan verifikasi,” katanya.

Menurut dia, tujuan dari jurnalisme warga adalah memberikan informasi yang benar kepada warga. Untuk itu pelaksanaannya tidak boleh sembarangan, karena jika berita yang disampaikan tidak benar dampaknya bisa fatal. Hal tersebut juga diperlukan untuk menghindari adanya tuntutan hukum, terlebih
lagi sekarang ada UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) yang bisa menjerat penyebar informasi berbasis elektronik kapan saja.

Terkait dengan aturan hukum, Bambang menilai absennya ketentuan hukum yang menaungi Jurnalisme Warga kontradiktif dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terutama menyangkut kebebasan berekspresi. Kondisi tersebut membuat praktik jurnalisme warga dianggap sebagai
jurnalisme yang tidak utuh, berbeda dengan pengertian jurnalisme sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Padahal jurnalisme warga kini semakin populer sebagai dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Jurnalisme warga lebih unggul dibanding media cetak dari segi aktualitas, meskipun konten yang dihasilkan belum tentu bisa dipertanggungjawabkan.

Untuk menyiasati tidak adanya payung hukum, maka cara aman bagi jurnalis warga adalah “bermain” di ranah etika. Jika pers memiliki berbagai kode etik jurnalisme yang disusun oleh berbagai macam aliansi jurnalis dan Dewan Pers, maka jurnalis warga pun tidak boleh luput memperhatikan etika.

Basri Andang, pegiat media komunitas yang menjadi peserta diskusi menilai media komunitas lebih berani memberitakan dibanding media mainstrem. “Tetapi kami tidak dilindungi hukum,” ujarnya.

Kondisi semacam itu membuat kebebasan dalam berekspresi terkekang. Apalagi kebebasan berekspresi itu tidak bisa diperjuangkan dengan UU HAM, karena UU Pers dan UU ITE memuat aturan yang lebih mengikat terkait kegiatan jurnalisme dan informasi elektronik. Hal tersebut tak pelak mendatangkan pertanyaan terkait bagaiamana seharusnya jurnalisme warga dilakukan.

Follow

Oleh : Grattiana Timur

Combine Resource Institution menyelenggarakan diskusi Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dengan tema “Bukan Desain Pembangunan, tetapi Skema Perampasan Tanah Air Rakyat Indonesia”. Diskusi ini fokus membahas kritik terhadap pola pembangunan Indonesia.

Dalam diskusi yang diadakan sebagai rangkaian dari Jogja Media Rakyat (JMR) 2014 di Jogja National Museum, Kamis (23/10) ini, Dian Yanuardi selaku salah satu pemateri mengungkapkan bahwa desain pembangunan dalam MP3EI berujung pada perampasan tanah air. “Ini bukan desain, tetapi skema perampasan tanah air. Praktik korporasi dijadikan desain pembangunan,” ungkapnya.

Hal ini bisa dilihat dari geliat pembangunan di Indonesia yang terkonsentrasi pada pembangunan infrastruktur berbasis industri. “Pembangunan infrastruktur selama ini bukan untuk rakyat, tetapi untuk menghubungkan pusat industri satu dengan pusat industri yang lain,” tegasnya.

Proses perampasan tanah air terjadi melalui banyak mekanisme. Pertama, pulau-pulau dinamai dengan komoditas sumber daya andalan di pulau tersebut. Kedua, pembentukan dan pemangkasan regulasi untuk aliran bebas kapital, dan ketiga fragmentasi blok produksi.

Terkait dengan acara JMR yang mewadahi banyak komunitas media rakyat, Hendro Sangkoyo dari Sekolah Ekonomika Demokratik (SED) mengingatkan agar suara komunitas tidak menjadi perpanjangan tangan aktor perampas hak rakyat. “Jangan gunakan kosakata lawan dan jangan terjebak transmisi dari cerita para aktor ketika berbicara tentang pembangunan kepada rakyat,” tegasnya.

Follow